nasional

Walhi Riau: Banjir Bandang di Aceh-Sumatra Bukan Semata Bencana Alam tapi Bencana Ekologi  

Rabu, 3 Desember 2025 | 12:37 WIB
Walhi Riau sebut banjir bandang dan longsor di Sumatra bukanlah bencana biasa (KONTEKS.CO.ID/Dok BNPB)

Dikatakan Darwis, seluruh kabupaten dan kota di Riau masuk kelas risiko tinggi banjir berdasarkan Kajian Risiko Bencana Nasional 2022–2026.

Namun, dari seluruh wilayah baru Kabupaten Rokan Hulu yang menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi.

Darwis pun mengingatkan bahwa kondisi hidrometeorologi di Sumatra saat ini berada pada fase ekstrem. Sementara curah hujan ekstrem disebut berpotensi membawa limpahan massa air ke Riau.

Baca Juga: 32 Jenazah Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar Belum Teridentifikasi, Mayoritas Anak-anak

"Pulau Sumatra sedang darurat bencana, dan Riau berada tepat di lingkaran bahaya yang sama," tegasnya.

Lambannya pemerintah menetapkan status siaga darurat, tambahnya, hanya akan memperbesar risiko, serta meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian dan kerentanan yang tidak perlu.

Pemerintah, kata Darwis, wajib melakukan pencegahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan berbagai regulasi turunannya.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan kerangka kebijakan tidak berjalan efektif.
Bahkan, Riau tidak hanya menghadapi ancaman banjir dan longsor, tetapi abrasi, penurunan muka tanah, banjir rob, serta kebakaran hutan dan lahan.

“Dalam catatan BPBD Riau sepanjang tahun 2025 sekitar seribu hektare hutan dan lahan telah terbakar,” ungkap Darwis seraya menyebut status Riau meningkat menjadi tanggap darurat karhutla pada Juli lalu.

Baca Juga: Pedagang Thrifting Teriak, Menkeu Purbaya Tak Peduli: Pokoknya Pintu Kita Tutup!

Sementara, analisis spasial Walhi Riau melalui satelit Aqua dan Terra menunjukkan, terdapat 434 titik panas sepanjang periode 1 Mei sampai 2 Desember 2025, tersebar di sembilan kabupaten dan kota.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir menempati urutan teratas.

Sementara, Direktur Walhi Riau, Eko Yunanda menilai pemerintah masih mengandalkan penanganan darurat alih-alih pencegahan terjadinya bencana.

"Selama pemerintah hanya menangani bencana setelah terjadi, biaya sosial dan ekologis akan terus meningkat. Tanpa evaluasi mendalam terhadap penyebab struktural seperti kerusakan DAS, deforestasi, dan ekspansi industri, bencana akan berulang dan bahkan semakin parah," tuturnya.

"Hingga hari ini tidak ada solusi nyata yang mencegah tragedi ekologis di Riau terjadi berulang kali,” imbuhnya.

Halaman:

Tags

Terkini