KONTEKS.CO.ID - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan penjelasan terbuka terkait progres kinerja salah satu panitia kerjanya.
Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, mengakui bahwa Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan yang telah dibentuk belum dapat bekerja secara optimal dalam mengawasi kondisi lembaga pemasyarakatan di tanah air.
Willy menjelaskan alasan utama di balik belum maksimalnya kinerja Panja tersebut. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh fokus komisi yang terbagi dengan agenda legislasi mendesak lainnya, yakni Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK).
"Ya, Panja Pemasyarakatan kita jalan. Tapi mungkin masa sidang berikutnya, karena ini sekarang kita mengerjakan di RUU PSDK," ujar Willy di Jakarta, Jumat 28 November 2025.
Baca Juga: Kado Istimewa HUT ke-97, Persija Lumat PSIM Dua Gol Tanpa Balas di Hadapan 50 Ribu Jakmania di GBK
Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa prioritas penyelesaian RUU PSDK tidak bisa ditawar.
Pasalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah disahkan, sehingga regulasi turunan terkait perlindungan saksi dan korban harus segera diselaraskan.
Willy menyebut ada pergeseran perspektif dalam penegakan hukum yang kini juga menitikberatkan pada pemulihan hak korban atau restorative justice, yang menjadi domain kerja Komisi XIII.
Meskipun demikian, Willy memastikan bahwa proses Panja Pemasyarakatan tidak berhenti total.
Pihaknya kini tengah dalam tahap pengumpulan data komprehensif sebagai bekal untuk pembahasan yang lebih efektif pada masa sidang mendatang.
"Kami masih mengumpulkan data-data sekarang, untuk proses Panja efektifnya masa persidangan berikutnya," jelas Willy.
Salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui kunjungan kerja ke beberapa titik strategis.
Ia menambahkan bahwa Panja Pemasyarakatan nantinya akan menyoroti sejumlah isu krusial yang selama ini menjadi penyakit menahun di lapas dan rutan.