nasional

Purbaya Butuh Waktu Setahun Benahi Citra Buruk Bea Cukai, 16 Ribu Pegawai di Ujung Tanduk

Jumat, 28 November 2025 | 13:18 WIB
Menkeu Purbaya singgung citra buruk Bea Cukai di mata masyarakat. (Tangkapan layar YouTube TV Parlemen)

KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan bahwa citra Bea Cukai sudah terlanjur buruk dan harus dibenahi secara serius.

Dalam pernyataannya pada Kamis, 27 November 2025, Purbaya menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ia membutuhkan waktu satu tahun penuh untuk melakukan reformasi tanpa gangguan.

“Kita harus perbaiki dengan serius. Saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu,” ujar Purbaya.

Baca Juga: Pendiri Terraform Labs, Do Kwon Minta Divonis Ringan 5 Tahun Penjara Kasus Penipuan Kripto

Citra Bea Cukai Dinilai Memburuk, Reformasi Jadi Prioritas

Purbaya terang-terangan menyebut bahwa citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah terlanjur negatif, tak hanya di mata publik, tetapi juga pemerintah.

Ia menilai rentetan kasus yang menyeret sejumlah pegawai selama beberapa tahun terakhir membuat kepercayaan publik jatuh drastis.

“Image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita,” katanya.

Baca Juga: Menpora Usulkan Dana Pensiun Khusus Atlet, OJK Beri Lampu Hijau Melalui Skema Ini

Ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, ia meminta ruang gerak selama 12 bulan penuh untuk melakukan pembenahan struktural secara total.

“Biarkan saya bereskan dulu. Berikan saya waktu memperbaiki Bea Cukai,” kata Purbaya.

Ancaman Pembekuan dan PHK Massal Jika Reformasi Gagal

Baca Juga: Biaya Operasional Bengkak, Garuda Indonesia Nego Kemenhub Revisi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Dalam pernyataannya, Purbaya bahkan menyebutkan kemungkinan paling ekstrem yang bisa terjadi apabila perbaikan tidak berjalan mulus.

“Kalau kita nggak bisa memperbaiki kinerja dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS,” ujarnya.

Ia mengacu pada penggunaan perusahaan pengawasan multinasional Societe Generale de Surveillance (SGS) yang pernah digunakan pemerintah pada masa lalu.

Halaman:

Tags

Terkini