“Kalau memang benar ada yang merugikan keuangan negara, perlu supaya mereka mengembalikan uang itu kepada negara, supaya negara tidak rugi,” ujarnya.
Asep menegaskan, pihaknya ingin memastikan proyek yang menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia itu tidak tercoreng oleh praktik kotor di balik layar.
“Kami harap tidak ada pihak yang bermain curang di belakang proyek besar ini,” tandasnya.
Kasus ini menambah panjang daftar dugaan penyimpangan dalam megaproyek bernilai triliunan rupiah tersebut. KPK menilai, setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih jika terkait proyek publik yang menjadi kebanggaan nasional.***