KONTEKS.CO.ID – Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa mendesak Pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencopot pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto
Aliansi gerakan mahasiswa yang terdiri dari FMN, GMNI Jaksel, PEMBARU Ranting Kapuk, dan BEM STH Jentera menilai rekam jejak penguasa Orde Baru itu tak pantas untuk mendapatkan gelar tersebut.
Para aktivis menyayangkan langkah yang diambil pemerintah. Di tengah ancaman krisis fiskal di tahun 2026, rakyat juga turut dihadapi oleh ancaman krisis identitas kebangsaan yang menjangkiti hajat dan hari depan rakyat Indonesia.
Baca Juga: Jelang Peluncuran, Desain dan Konfigurasi Oppo Reno15 Terungkap
“Disematkannya Soeharto sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2025 adalah pengkhianatan panji reformasi dan perjuangan demokratis 1998,” kata Ketua DPC GMNI Jaksel Bung Deodatus Sunda Se alias Dendy Se dari GMNI Jakarta Selatan, mengutip keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 11 November 2025.
Di mata para aktivis, Soeharto merupakan penggagas politik pintu terbuka yang dimulai pada 1967. Amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, titah suci rakyat yang tertuang dalam 5 butir Pancasila, hingga prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah dilipat oleh Soeharto.
Hal itu dilakukan dengan mengeksploitasi secara masif manusia dan sumber daya alam. Akumulasi kapital melalui pembukaan keran investasi asing besar-besaran, dan ekspansi kapital melalui perampasan tanah serta ruang hidup rakyat Indonesia.
Baca Juga: Harapan Perdamaian Pandji Pragiwaksono: Minta Maaf dan Siap Bertemu Warga Toraja
Melalui Soeharto, sambung Dendy, Neoliberalisme Imperialis AS dengan mudah masuk dan menjangkiti sistem kedaulatan dan kemandirian ekonomi serta tata negara dan politik Indonesia.
“Sehingga membuka konstelasi perdagangan bebas di Indonesia dan anarkisme pasar dalam negeri yang semakin mempertajam kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional,” tuturnya.
Lebih lanjut disampaikan, kekuatannya digalang dan didukung oleh Borjuasi Besar Komprador, Tuan Tanah Besar Feodal, dan Kapitalisme Birokrasi yang korup, kolutif serta nepotis.
“Saat rakyat dicekik oleh berbagai kebijakan antirakyat milik Soeharto, Penguasa Orba ini justru membangun ketakutan dan teror terbuka kepada siapapun yang mengkritiknya,” ungkap Dendy Se.
Baca Juga: Kapolri Ikut di Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Begini Penjelasan Jimly Asshiddiqie
Bahkan selama 32 tahun kekuasaan fasis dan tiran Soeharto, sebut dia, lebih dari 5.000 jiwa rakyat Indonesia melayang hanya karena ingin menyampaikan aspirasi dan kritiknya untuk pemerintahan.