Semua itu, menurutnya, adalah catatan kelam yang tidak sepatutnya dihapus dengan sebuah gelar kehormatan seperti Pahlawan Nasional.
Lebih jauh, mantan aktivis 98 itu menilai era Soeharto juga ditandai oleh matinya demokrasi yakni partai politik dibungkam, kebebasan berpendapat ditekan, Golkar menjadi simbol kekuasaan abadi, dan militer merangkap peran politik.
“Belum lagi utang negara yang mencapai 551,4 persen atau sekitar 57,7 persen dari PDB. Bandingkan dengan utang RI tahun 2025 yang hanya 39,13 persen dari PDB," tuturnya.
Makna Pahlawan Terdegradasi
Bagi Ray, jika gelar pahlawan disematkan kepada Soeharto, maka keputusan itu tidak hanya bersifat politis, namun juga mengaburkan nilai dasar kepahlawanan itu sendiri.
“Pemberian gelar pahlawan Soeharto adalah sikap politik subjektif pemerintahan Prabowo yang didasarkan pada ajaran nepotisme Soeharto,” katanya.
Ia menilai keputusan itu akan menjadi preseden buruk bagi masa depan. “Efek dari tindakan ini, selain menyuburkan nepotisme pemerintahan Prabowo, juga mengaburkan makna pahlawan sendiri. Bila Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan, maka nilai atau prinsip penting seorang pahlawan menjadi kabur,” sebut Ray.
“Di era pemerintahan Prabowo, mereka dengan sederet fakta negatif itu, akan tetap dapat jadi pahlawan. Lalu, apa lagi makna penting gelar pahlawan itu? Sejak Prabowo mengobral gelar pahlawan, maka sejak itu gelar tersebut kehilangan makna agungnya," tutupnya.***