Dengan kata lain, meski dari sisi hukum para mantan presiden layak, penerimaan publik tetap menjadi faktor penting dalam penentuan akhir.
Proses Penentuan Gelar di Pemerintah
Sebagai mantan Menkopolhukam, Mahfud sempat terlibat langsung dalam mekanisme pengusulan gelar Pahlawan Nasional.
Baca Juga: KPK Mulai Usut Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Ia menjelaskan bahwa prosesnya diatur secara resmi dan melibatkan sejumlah lembaga.
Tahapan awal dimulai dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang menerima masukan dari masyarakat.
Nama-nama yang diusulkan kemudian dibawa ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian mendalam.
“Dulu begitu (saat) saya jadi Menkopolhukam lima tahun, nunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan,” ujar Mahfud.
Setelah melewati seleksi administratif dan akademik, hasil kajian diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara.
Dewan inilah yang kemudian memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan siapa yang layak mendapat gelar tersebut.
40 Tokoh Diusulkan, Termasuk Soeharto dan Gus Dur
Tahun ini, Kementerian Sosial telah mengusulkan 40 tokoh nasional untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
Daftar usulan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.
Beberapa nama yang menarik perhatian publik di antaranya Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk, Marsinah.
Selain itu, terdapat pula tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, KH Bisri Syansuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan — M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.