KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan ialah menurunkan biaya haji serta memangkas masa antrean keberangkatan melalui efisiensi penyelenggaraan dan diplomasi aktif dengan Pemerintah Arab Saudi.
Dikutip dari laman presidenri.go.id, Prabowo menyebut Indonesia telah membentuk Kementerian Haji sebagai penyesuaian terhadap sistem birokrasi Arab Saudi.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena urusan haji di sana diatur langsung oleh menteri,” ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta yang dilansir Rabu, 22 Oktober 2025.
Baca Juga: Alasan Prabowo Tunjuk Zulhas Gantikan Luhut, Pimpin Komite Pengarah Pengendalian Emisi Nasional
Biaya Haji Turun dan Antrean Berkurang
Prabowo menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji telah memberikan hasil nyata berupa penurunan biaya haji.
“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji dan saya minta efisiensi terus dilakukan agar beban jemaah berkurang,” ucapnya.
Selain itu, masa tunggu keberangkatan haji yang sebelumnya mencapai 40 tahun kini berhasil dipangkas menjadi sekitar 26 tahun. Kebijakan ini disebut menjadi bukti nyata reformasi penyelenggaraan haji di bawah pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Kalahkan Kopi, Kini Teh Premium Bersejarah Naik Daun: ChaCo Debut di Mal Taman Anggrek
Arah Baru Pengelolaan Dana Haji yang Efisien
Penurunan biaya haji juga mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah yang lebih efisien dan transparan.
Sebagai perbandingan, pada 2023 rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) mencapai Rp90 juta, sementara pada 2024 naik menjadi Rp93,4 juta. Namun, tahun 2025 justru menunjukkan tren penurunan yang signifikan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji sekaligus meringankan beban calon jemaah.