KONTEKS.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan pemerintah untuk menekan angka stunting kini justru menghadapi krisis kepercayaan publik.
Serangkaian kasus keracunan massal di berbagai daerah membuat program tersebut menuai kritik tajam dan sorotan nasional.
Alih-alih menyehatkan, makanan dari dapur MBG, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) malah membuat ribuan siswa jatuh sakit.
Pemerintah pun terpaksa menutup 106 dapur penyedia makanan setelah ditemukan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan.
Baca Juga: BGN Pastikan Perpres MBG Rampung, Fokus Menu Sehat dan Aman bagi 82,9 Juta Penerima
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengakui langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan jutaan anak penerima manfaat MBG.
“Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Dadan menambahkan, BGN kini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbarui data keracunan MBG secara real time, yang akan dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi.
“Kita usahakan 82,9 juta penerima bisa tercapai hingga akhir tahun 2025. Selambat-lambatnya Februari 2026,” imbuhnya.
Namun di tengah perbaikan itu, pertanyaan besar pun mencuat, apakah sistem penyediaan makanan MBG selama ini benar-benar diawasi dengan ketat?
Desakan Penutupan Total dan Pembelajaran dari Jepang
Kritik keras datang dari chef profesional sekaligus influencer kuliner Ray Janson, yang menilai pemerintah terlalu lamban merespons krisis ini.
“JPPI mencatat hingga kini lebih dari 10 ribu anak menjadi korban keracunan MBG,” ungkapnya dalam siniar Ray Janson Radio, Selasa, 21 Oktober 2025.