KONTEKS.CO.ID – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai kebijakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) boleh menjabat direksi BUMN karena Presiden Prabowo sudah muak banyaknya petinggi perusahaan tersebut terlibat korupsi.
Terlebih lagi, kata Jerry di Jakarta, Sabtu, 18 Oktober 2025, gaji direksi BUMN ini sangat tinggi. Tapi faktanya, praktif koruptif tetap tumbuh subur.
“Gaji mereka bisa mencapai Rp200 juta per bulan, bahkan lebih, tapi tetap saja korupsi," kata Jerry.
Berdasarkan data Transparansi Internasional, lanjut Jerry, sejak tahun 2000 hingga 2024, kasus korupsi di lembaga negara senilai Rp83 triliun. Sedangkan sepanjang 2016–2023 ada 212 kasus korupsi di BUMN dengan total kerugian Rp64 triliun.
Jerry menyampaikan, salah satu langkah Prabowo sebelum memperbolehkan WNA menjabat direksi BUMN, adalah membubarkan Kementerian BUMN dan memangkas jumlah komisaris.
"Kebijakan ini menghemat sekitar US$500 juta per tahun,” katanya.
Selain itu, lanjut Jerry, Prabowo juga menghapus dana tantiem bagi komisaris BUMN serta memangkas jumlah komisaris dari belasan menjadi lima orang untuk efisiensi anggaran.
Menurut Jerry, sekitar 52 persen BUMN merugikan negara akibat dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten.
“Rata-rata kerugian mencapai Rp50–60 triliun per tahun. Kalau dihitung selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, total kerugian bisa mencapai Rp500 triliun,” katanya.
Jerry menyarankan agar pemerintah tidak hanya merekrut WNA, tetapi juga membuka program “Diaspora BUMN” untuk menarik para profesional Indonesia di luar negeri.
“Ahli-ahli Indonesia di luar negeri bisa membantu menjawab tantangan di dalam negeri. Dengan begitu, BUMN bisa lebih maju tanpa harus bergantung pada tenaga asing,” ujarnya.***