KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti efisiensi penggunaan anggaran di kementerian.
Setelah sebelumnya mengancam pemangkasan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG), kali ini giliran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang disorot.
Dalam kunjungannya ke kantor Kementerian PKP, Purbaya menegaskan bahwa setiap lembaga harus siap menghadapi konsekuensi jika penyerapan anggaran tidak maksimal.
Ia bahkan berkelakar akan memangkas dana KPR rumah subsidi dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Baca Juga: DJ Panda Jalani 4 Jam Pemeriksaan Polisi, Erika Carlina Disebut Ogah Damai
“Jadi sebetulnya saya ke sini mau lihat dia bisa menyerap anggaran enggak. Saya sudah siap-siap memotong tadi,” ujar Purbaya di Jakarta yang dilansir Kamis, 16 Oktober 2025.
OJK Disorot Purbaya Soal Hambatan Penyaluran
Purbaya menjelaskan, rendahnya serapan FLPP disebabkan oleh kendala administratif calon konsumen yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal ini juga diamini Menteri PKP Maruarar Sirait, yang menyebut SLIK menjadi salah satu hambatan utama bagi pengembang dalam menyalurkan pembiayaan rumah bersubsidi.
Baca Juga: Donald Trump Sewot Foto Dirinya di TIME: Rambut Hilang dan Mahkota Melayang
Mendengar keluhan itu, Purbaya berjanji akan membantu penyelesaiannya lewat koordinasi dengan OJK. Ia menegaskan, komunikasi antar lembaga harus terbuka dan apa adanya.
“Diskusi kami cukup terbuka, intensif. Enggak ada basa-basi birokratis,” katanya.
Target Penyerapan dan Rencana Evaluasi
Maruarar optimistis target penyaluran FLPP sebesar 350 ribu unit dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia menjanjikan tingkat penyerapan bisa mencapai 98 persen pada Desember 2025.
Baca Juga: Nusantara, Film AI Indonesia Raih Best Documentary di AI Film Awards Cannes 2025