Lebih lanjut dirinya juga menyoroti standar ganda dalam sorotan publik. “Kalau bicara soal pelanggaran berat, apa kabar dengan tragedi Kanjuruhan? Apa kabar pelanggaran HAM yang belum terselesaikan? Apa kabar kasus-kasus korupsi? Hal-hal besar itu seringkali tak ditindak tegas, tapi mengapa pesantren justru yang menjadi sasaran?” bebernya.
Pernyataan Atalia yang Tuai Polemik
Sekadar informasi, pernyataan Atalia yang menjadi sumber polemik disampaikan pekan lalu. Politikus Golkar itu meminta pemerintah tidak gegabah menggunakan APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny sebelum ada kajian hukum dan kebijakan yang matang.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia.
Ia menegaskan bahwa bukan menolak bantuan negara terhadap pesantren, namun lebih kepada ingin memastikan mekanisme anggarannya tidak menimbulkan preseden buruk.
Baca Juga: Operasi Pencarian Korban Musala Ambruk di Ponpes Al Khoziny Ditutup, Ini Tahapan Selanjutnya
“Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” tambahnya.
Ia juga mendukung upaya perlindungan santri dan keberlangsungan pendidikan agama.
“Negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko,” tandasnya.***