KONTEKS.CO.ID – Simpul Aktivis Angkatan (Siaga) 98 menyebut pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MB) lebih baik diberikan kepada Komite Sekolah dengan mengaktifkan fungsi kantin sekolah.
"Model ini memiliki sejumlah keunggulan," kata Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98 di Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Hasanuddin menyampaikan, model pengaktifan kantin sekolah ini lebih transparan dan akuntabel. Kemudian, mudah diawasi langsung oleh orang tua, guru, dan masyarakat.
"Partisipatif, melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, alumni, dan dunia usaha," katanya.
Selanjutnya, efisien dan tepat sasaran. Selain itu, distribusi lebih cepat karena langsung dikelola di sekolah.
"Pemberdayaan ekonomi lokal. Pengadaan bahan pangan diprioritaskan dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM sekitar," katanya.
Keunggulan lainnya, sesuai kebutuhan siswa. Menu lebih mudah disesuaikan dengan standar gizi sekaligus kearifan lokal.
Hasanuddin memegaskan, pihaknya menyarankan agar MBG ini ditangani pihak sekolah dan mengaktifkan katin karena pelaksanaan MBG oleh pihak ketiga, yakni
Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) menuai berbagai persoalan, khususnya keracunan.
Selain itu, kata dia, terdapat tantangan efektivitas, transparansi, serta kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Terlebih lagi pengelolaan hanya diserahkan kepada SPPG.
"Potensi birokrasi berlapis justru dapat memperlambat distribusi dan mengurangi fleksibilitas sekolah dalam merespons kebutuhan nyata siswa," ujarnya.
Atas dasar itu, SIAGA 98 mendorong agar pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), memposisikan diri sebagai regulator dan pengawas.
Tugas pemerintah adalah menetapkan standar gizi, mengawasi kualitas makanan dan penggunaan anggaran, serta memberikan fasilitasi dan insentif bagi sekolah yang berhasil melaksanakan program dengan baik.
Dengan demikian, pola pengelolaan berbasis Komite Sekolah dan Kantin Sekolah akan menjadikan Program MBG lebih efektif, partisipatif, serta membawa manfaat ganda bagi kesehatan anak, sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Ia mengingatkan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini harus dijalankan dengan tata kelola yang tepat agar benar-benar menyentuh kebutuhan anak bangsa dan memperkuat masa depan pendidikan Indonesia.***