KONTEKS.CO.ID - Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga (PPJI) Minerva Taran mengungkap adanya pengelolaan dapur pada program makan bergizi gratis (MBG) yang asal-asalan.
Menurutnya, dapur MBG bukan hanya kesalahan strategi, tetapi juga kecerobohan sistemik yang berujung pada gagalnya program.
Minerva menilai kesalahan berawal ketika dapur MBG disewa pemerintah dari pengusaha jasa boga, namun pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang hanya dikursuskan tiga bulan.
“Melainkan orang-orang baru yang dipaksa belajar secara instan. Orang-orang yang tidak berpengalaman di urusan manajemen dapur,” ujarnya, Kamis 24 September 2025.
Baca Juga: Keracunan Massal Akibat MBG, Orang Tua Wajib Tahu Gejala dan Pertolongan Pertamanya
Risiko Anak Jadi Korban
Saat ini tercatat ada sekitar 8.000 dapur MBG. Minerva menyebut sebagian memang dikelola pengusaha jasa boga profesional.
Namun, tidak sedikit yang justru dipegang oleh orang dekat pemerintah, anggota DPR, atau warga sekitar. Kondisi ini membuat risiko kegagalan program sangat tinggi.
Ia bahkan menyebut program yang seharusnya menyehatkan anak justru bisa berbalik menjadi berbahaya. “Anak-anak yang seharusnya pulang dengan perut kenyang, malah pulang dengan muntah, diare, dan trauma,” tegasnya.
Desakan Evaluasi Total
Untuk mencegah semakin banyak kegagalan, Minerva meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ini bukan soal memasak saja, ini soal manajemen risiko, keamanan pangan, dan standar gizi. Jangan serahkan nyawa anak-anak ke tangan amatiran yang baru kursus tiga bulan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Dayang menyebut pihaknya sudah menerapkan kebijakan baru.
Kini, setiap dapur MBG wajib memiliki satu chef tersertifikasi dan satu chef pendamping untuk meminimalisir kasus keracunan massal.
Baca Juga: Ahmad Sahroni Sembunyi 7 Jam di Toilet saat Rumah Dijarah Massa, Selamat dari Situasi Mencekam