KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengatakan bahwa korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Abdullah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 22 September 2025, mendesak KPK segera tetapkan tersangka semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
“KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Abdullah lebih lanjut menyampaikan, KPK harus bekerja secara profesional dan transparan, tanpa praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
Menurutnya, jika tidak, itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
"KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” katanya.
Baca Juga: Ini Reaksi PBNU Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi Haji
Penanganan kasus korupsi haji merupakan ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya. Pasalnya, kasus ini telah menyedot perhatian masyarakat, khususnya jemaah dan calon jamaah yang merasa dirugikan.
Menurut Abdullah, praktik korupsi terkait ibadah haji berpotensi mencoreng kesucian ibadah umat, sehingga KPK harus serius, adil, dan transparan dalam mengusut kasus ini.
"Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah," katanya.
Baca Juga: Kembalikan Uang ke KPK Terkait Korupsi Haji, Khalid Basalamah Beberkan Kronologinya
Komisi III DPR akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK, termasuk memastikan penanganan kasus sesuai prinsip good governance.
“Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK, jangan ada yang melindungi pelaku dengan alasan apapun,” ujar Abdullah.***