KONTEKS.CO.ID – Hasil survei yang dilakukan SETARA Institute terhadap 167 ahli menunjukkan rendahnya penilaian terhadap kinerja Polri di berbagai aspek fundamental.
Temuan ini memperkuat urgensi pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian (KRK) yang tengah digagas Presiden Prabowo untuk mempercepat transformasi Polri.
Dalam survei tersebut, 61,6 persen ahli menilai kepercayaan publik terhadap Polri buruk, hanya 16,8 persen yang menyebut baik.
Sementara dalam konteks peran menjaga demokrasi, 49,7 persen menilai tidak baik dan hanya 19,8 persen yang menilai baik.
Pada aspek integritas penegakan hukum, 58,7 persen juga menilai tidak baik.
Di sisi lain, ada beberapa catatan positif, seperti 48,5 persen ahli menilai modernisasi pelayanan publik.
Baca Juga: Buntut OTT Suap Inhutani V, Kepala Pusat Perancangan PUU DPR Harus Hadapi KPK
Misalnya digitalisasi SKCK, berjalan baik, meskipun masih ada 18 persen yang menilai buruk.
Berdasarkan survei itu, SETARA menyusun lima prioritas reformasi Polri untuk lima tahun ke depan dalam mendukung Visi Indonesia 2045.
Prioritas tersebut mencakup:
Baca Juga: SETARA Minta KRK Harus Jadi Motor Reformasi Polri, Bukan Sekadar Gimik Politik
- Akuntabilitas proses penegakan hukum
- Kinerja pengawasan terhadap Polri
- Kinerja perlindungan dan pengayoman masyarakat
- Akuntabilitas fungsi pelayanan publik
- Tata kelola organisasi dan manajemen SDM Polri
Untuk menjawab tantangan tersebut, SETARA merancang Desain Transformasi Polri yang berbasis empat pilar utama:
Baca Juga: Rangkap 3 Jabatan, Angga Raka Prabowo: Pendapatan dan Fasilitas Tetap, Tanggung Jawab yang Bertambah