KONTEKS.CO.ID - Keputusan Rahayu Saraswati mengundurkan diri dari kursi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menggegerkan publik dan elit politik.
Langkah politikus Partai Gerindra yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai sebagai manuver berani, sekaligus sindiran halus terhadap praktik politik dinasti dan gaya hidup elitis pejabat.
Pengunduran diri Saraswati diumumkan pekan ini, hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Prabowo menegaskan kepada kader Gerindra agar hidup sederhana dan menjaga empati di tengah kesulitan rakyat.
Baca Juga: Jadi Musuh dalam Selimut, Menteri Warisan Jokowi Akan Disingkirkan demi Lemahkan Pengaruh Geng Solo
Keputusan itu diyakini bukan sekadar soal pribadi, melainkan pesan simbolis yang menghantam jantung politik keluarga besar Sumitro Djojohadikusumo.
Kritik Terhadap Nepotisme
Dalam sejumlah analisis, mundurnya Saraswati dipandang sebagai kritik internal atas praktik nepotisme yang selama ini melekat pada politik Indonesia.
“Keponakan Presiden saja mundur, maka partai lain harus bercermin. Kalau tidak punya kapasitas, sebaiknya mundur,” ujar analis politik Selamat Ginting dalam unggahan video Youtube di akun Forum Keadilan TV, 11 September 2025 .
Baca Juga: 64 Anak Jadi Tersangka Demo Ricuh Jatim, Emil Dardak Minta Fokus Membina Bukan Menghukum
Pernyataan itu sekaligus menyinggung generasi muda politik, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kerap dituding menempati jabatan karena faktor keturunan.
Jaga Marwah Partai
Gerindra disebut ingin menjaga citra sebagai partai yang responsif dan berani memberi sanksi, bahkan terhadap kader dari lingkaran keluarga inti.
“Ini cara Gerindra menunjukkan bahwa jabatan bukan segala-galanya. Kehormatan keluarga harus lebih tinggi daripada sekadar uang atau kekuasaan,” ujar Ginting.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Guyur Rp200 Triliun ke Enam Bank Himbara Mulai Besok
Langkah ini kontras dengan partai-partai lain yang masih membiarkan kadernya terseret kontroversi tanpa kejelasan sanksi.
Menariknya, pengunduran diri Saraswati juga dibaca dalam konteks politik global. Di tengah gejolak di Nepal yang disebut sebagai “Asian Spring” dengan isu ketimpangan dan korupsi, mundurnya seorang anggota DPR muda dari keluarga elite di Indonesia menjadi simbol solidaritas generasi Z.