KONTEKS.CO.ID - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bikin panas suasana dengan komentarnya soal gaji DPR atau gaji anggota DPR.
Menurutnya, gaji DPR hingga Rp1 miliar per bulan bukan masalah, asalkan diimbangi dengan keberanian membuka seluruh anggaran kementerian secara transparan ke publik.
"Kalau saya anggota dewan mau gaji Rp1 miliar sebulan, saya oke, tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, kementerian semua, anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar, kemana aja. Nah sekarang loe gak mau buka," kata Ahok di Balai Kota pada Rabu 20 Agustus 2025.
Baca Juga: WAMI Didesak Audit, Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar?
Kritik Keras: Fungsi Dewan Belum Jalan
Ahok menegaskan, tidak ada yang salah dengan gaji tinggi jika fungsi DPR dijalankan dengan benar.
Sebagai mantan anggota DPR periode 2009–2014, ia mengingatkan bahwa tugas utama dewan adalah mengawasi penggunaan anggaran negara dari pajak rakyat.
"Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal gak apa-apa, tapi loe buka, kasih tahu saya. Kamu tahu gak pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya loe gak lakukan tugasnya dong," ujar Ahok.
Baca Juga: PPATK Melompat Kuantum: Dari Pusat Laporan Jadi Benteng Anti Judi dan Arus Uang Haram
Suara Partai Politik Dinilai Kurang Lantang
Tak hanya menyoroti gaji, Ahok juga menyentil sikap partai politik, termasuk PDI Perjuangan, yang dinilainya kurang bersuara dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Saya sampaikan, saya ketua, kita autokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer itu ngomong, kenapa anda semua diem, tidak ngomong? Karena mesti ngomong dong anggota dewan. Kemana aja kalian, jangan cuma mau terima gaji," bebernya.
Fakta soal Gaji DPR
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR periode 2024–2029 tidak mengalami kenaikan.
Menurutnya, yang naik hanyalah komponen tunjangan. Dengan tambahan itu, total gaji anggota DPR bisa mencapai hampir Rp70 juta per bulan.
Baca Juga: Tere Liye Kritik Tunjangan Pajak BUMN: Saatnya Semua Pegawai Bayar Pajak Sendiri