KONTEKS.CO.ID - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) kembali menyelenggarakan INABUYER B2B2G EXPO 2025 sebagai bentuk nyata implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yang mengamanatkan alokasi belanja barang/jasa pemerintah sebesar 40 persen untuk pengusaha UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, INABUYER menjadi platform strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dengan melibatkan UMKM sebagai pemeran utama rantai pasok.
“Event INABUYER bersama LKPP ini adalah wujud nyata implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan perlindungan dan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM untuk menjadi raja di negeri sendiri,” kata Menteri Maman dalam sambutannya saat pembukaan INABUYER B2B2G EXPO 2025 di Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
Baca Juga: PN Jakpus Terima Permohonan Banding Vonis 4,5 Tahun Penjara Terhadap Tom Lembong
Ia menjelaskan, meskipun angka belanja 40 persen untuk UMKM telah tercapai menurut data LKPP, namun tetap perlu penguatan dari sisi validitas entitas usaha, legalitas UMKM, dan jaminan bahwa produk yang dibeli benar-benar buatan dalam negeri.
“Kami ingin memastikan bukan hanya entitas usahanya yang UMKM, tetapi juga produknya benar-benar manufaktur lokal,” kata Menteri Maman.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menambahkan bahwa komitmen pemerintah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan semakin tercermin dalam berbagai kebijakan afirmatif, termasuk penegasan bahwa belanja pemerintah harus memberikan porsi besar bagi UMKM, koperasi, dan produk dalam negeri.
Baca Juga: Kejagung Soal Peningkatan Status Hukum Nadiem Makarim: Fokus Empat Tersangka
“Hal ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintahan di bawah Presiden Prabowo terhadap ekonomi dan pengusaha UMKM di lapisan akar rumput termasuk dari desa-desa untuk tumbuh sejajar dengan kota dan wilayah maju lainnya,” kata Menteri Maman.
Selanjutnya, Menteri UMKM menjelaskan Kementerian UMKM bersama LKPP serta kementerian dan lembaga terkait lainnya memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menerjemahkan pesan besar Presiden ke dalam kerja-kerja nyata.
“Setiap kebijakan yang kami lakukan harus berdampak langsung pada UMKM. Semua harus memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi rakyat,” katanya.