KONTEKS.CO.ID - Sebanyak enam tokoh nasional menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 5 Juki 2025.
Uji kelayakan ini digelar oleh Komisi I DPR RI untuk mendengarkan paparan visi dan misi para calon dubes, termasuk rencana strategis mereka di negara penempatan dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyebut beberapa calon Dubes RI akan bertugas di negara-negara strategis, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman.
Baca Juga: Ponpes Jatim Fatwakan Sound Horeg Haram, MUI Akhirnya Angkat Bicara!
“Kalau tidak salah, pagi ini ada beberapa negara, yaitu calon duta besar Amerika Serikat, Jerman, PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia. Kalau saya tidak salah, listnya cukup panjang,” ujar Budisatrio kepada awak media di Gedung DPR RI.
Dalam daftar calon Dubes RI yang mengikuti uji kelayakan hari ini, terdapat nama-nama yang telah dikenal luas publik, mereka adalah:
- Abdul Kadir Jaelani (Calon Dubes RI untuk Jerman)
- Redianto Heru Nurcahyo (Calon Dubes RI untuk Slovakia)
- Hotmangaradja Pandjaitan (Calon Dubes RI untuk Singapura)
- Nurmala Kartini Sjahrir (Calon Dubes RI untuk Jepang), adik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan
- Indroyono Soesilo (Calon Dubes RI untuk Amerika Serikat), mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- Umar Hadi (Calon Wakil Tetap RI di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York)
Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, Dave Laksono, menjelaskan bahwa uji kelayakan ini bertujuan menilai kesiapan dan integritas para calon, sekaligus menggali strategi diplomasi mereka ke depan.
"Ini baru fit and proper. Jadi kita mau mendengar konsep visi, misi, dan pendalaman pembuktian para calon dubes," jelas Dave.
Ia menambahkan bahwa penting bagi setiap calon untuk mempresentasikan tahapan rencana kerja dan target diplomatik yang ingin dicapai di negara tujuan penempatan masing-masing.
Uji kelayakan dan kepatutan ini menjadi bagian dari proses akhir sebelum Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan resmi para duta besar yang bersangkutan.***