Prabowo Bakal Bikin Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah Baru Lagi, Menkeu: Banyak Komplikasi dan Tantangan 

KONTEKS.CO.ID - Saat rapat ejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Unit Organisasi Non-Eselon di Kementerian Keuangan pada Sabtu, 14 Juni 2025, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Prabowo akan mendirikan lembaga-lembaga baru lagi.

Presiden Prabowo telah mendirikan banyak badan atau lembaga baru sejak menjabat sebagai Presiden RI per 20 Oktober 2024.

Termasuk Badan Pengelola Investasi (BPI) dan Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Baca Juga: Profil Gustiwiw, Penyanyi Diculik Cinta OST Film GJLS Meninggal Dunia 15 Juni 2025 dalam Usia 25 Tahun

Lembaga-lembaga baru yang didirikan Prabowo adalah:

1. Badan Pengelola Investasi (BPI)
2. Daya Anagata Nusantara (Danantara).
3. Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara)
4. Badan Gizi Nasional (BGN)
5. Badan Intelijen Keuangan (BIK)
6. Badan Penyelenggara Haji
7. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
8. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)
9. Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Baca Juga: Menteri Hukum Setuju Gaji Hakim 2025 Naik 280 Persen Per Juni: Kebangetan Kalau Masih Cawe-Cawe

Menurut Prabowo seperti yang diutarakan Sri Mulyani, pendirian lembaga baru sudah menjadi fenomena yang terus terjadi.

"Anda semua melihat mulai dari beberapa tahun terakhir hingga ke depan akan muncul institusi-institusi baru," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, lembaga-lembaga baru itu ada yang berhubungan langsung dengan kementerian. Tapi, juga ada lembaga quasi non-pemerintah.

"Ada lembaga yang strict seperti yang agency berhubungan langsung dengan kementerian atau mirip kementerian. Tapi, juga muncul lembaga yang quasi bukan pemerintah," ucap Sri Mulyani.

Baca Juga: 18 Tahun Tak Naik, Cek Gaji Hakim dan Tunjangan 2025 usai Prabowo Naikkan hingga 280 Persen Per Juni

Dalam pelantikan itu, Sri Mulyani mengatakan lahirnya lembaga-lembaga baru yang dimaksud di atas menjadi tantangan bagi pihaknya.

"Ini pasti menimbulkan banyak komplikasi dan tantangan baru di dalam mengelola keuangan negara dan terutama dari sisi perbendaharaan dan pembiayaan," tutur Sri Mulyani.

Dia meminta jajarannya bisa menjalankan tugas dengan baik, dan mempertahankan posisi Kemenkeu sebagai pengelola kekayaan negara.