"Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah," ucapnya.
"Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp250 miliar, dari angka Rp9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," lanjutnya.
Baca Juga: Drama Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise: Maia Estianty Pilih Absen, Ahmad Dhani Tuai Kritik!
Selanjunya, dibahas pula soal pengiriman siswa yang 'nakal' ke barak militer
"Seluruh rangkaian itu di dalamnya kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban gim online, (selanjutnya) mengikuti pendidikan kedisiplinan," terang Dedi Mulyadi.
"Dan Insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama," ujarnya.
Direktur Korsup Wilayah 2 KPK Bahtiar Ujang Purnama mengatakan soal langkah-langkah strategis terkait optimalisasi sumber daya di Pemprov Jabar.
Baca Juga: Empat WNI Ditangkap di Singapura, Masuk secara Ilegal dan Bawa Ribuan Rokok tanpa Cukai
Pihaknya, kata Ujang, telah memberikan sejumlah masukan.
Menurut Ujang, KDM menyampaikan langkah strategis yang mencakup perbaikan perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Dedi, kata dia, meminta KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis tidak menyalahi aturan.
"Kemudian pelaksanaannya dimana bahwa itu harus ada yang mengawasi," kata Ujang.
"Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan atau improvisasi dari pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang riil kepada masyarakat," tandasnya.***