KONTEKS.CO.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkonsultasi mengenai rencana strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merealokasi anggaran belanja daerah yang dinilai kurang efisien.
“Ada lebih dari Rp5 triliun anggaran yang akan direalokasi. Ini bagian dari upaya kami mengubah pola belanja rutin pemerintah yang selama ini dianggap memboroskan anggaran,” ujar Dedi kepada wartawan usai pertemuan.
Dalam kesempatan itu, Dedi menyampaikan beberapa contoh alokasi anggaran yang akan diubah.
Di antaranya, anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor pendidikan sebesar Rp700 miliar akan dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru.
Sementara anggaran perjalanan dinas yang semula Rp700 miliar akan direalokasikan menjadi Rp2,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Pengusaha Robert Bono Susatyo, Diduga Terkait Tindak Cuci Uang Eks Bupati Kukar
Menurut Dedi, kehadirannya di KPK bukan sekadar meminta restu, tetapi juga memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai aturan hukum dan tata kelola yang baik.
“Kami ingin setiap kebijakan ini tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga benar secara etika dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, membenarkan agenda tersebut.
Ia menyampaikan Gubernur Jabar datang untuk memastikan bahwa rencana realokasi anggaran ini dapat dijalankan secara transparan dan diawasi oleh lembaga terkait.
Baca Juga: KPK Janji Proaktif soal Dugaan Praktik Nepotisme yang Melibatkan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali
“Beliau menyampaikan langkah-langkah strategis ini harus memiliki pengawasan yang kuat dan tidak menyalahi aturan. Itu adalah bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Bahtiar.