KONTEKS.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut industri asuransi tengah menyusun skema perlindungan khusus bagi program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Skema ini disiapkan sebagai upaya mitigasi risiko, mulai dari keracunan makanan hingga kecelakaan distribusi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah menyusun proposal awal.
"Asosiasi sudah mengidentifikasi berbagai risiko dari bahan baku, distribusi, sampai ke konsumen. Mulai dari keracunan makanan, kecelakaan, hingga risiko layanan gizi," kata Ogi dalam konferensi pers OJK, Jumat, 9 Mei 2025.
Bukan Hanya Risiko Gizi, tapi Juga Risiko Keuangan
Menurut Ogi, kajian ini juga menjadi bagian dari strategi untuk mendorong penetrasi asuransi di Indonesia.
OJK kini sedang berkoordinasi dengan pelaku industri untuk menyusun besaran premi dan jenis pertanggungan yang relevan bagi program MBG.
Baca Juga: Panduan Memilih Hewan Kurban yang Sehat saat Idul Adha
"Kami pastikan bahwa premi yang dibayarkan tidak akan terlalu besar, tetapi cukup untuk menjamin perlindungan terhadap risiko utama seperti keracunan atau kecelakaan," ujarnya.
Program MBG menyasar kelompok rentan gizi: pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Oleh karena itu, kerangka perlindungan asuransi dinilai penting demi menjamin kelangsungan program.
Evaluasi Program Setelah Kasus Keracunan
Langkah ini muncul di tengah evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program MBG yang kini dalam sorotan publik.
Baca Juga: AS Keluarkan Travel Warning ke Indonesia, Terutama Papua: Potensi Terorisme dan Bencana Alam
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan evaluasi menyeluruh sedang dilakukan, menyusul temuan kasus keracunan dan potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan program.
"Selama beberapa bulan ini sudah berjalan, tapi ada catatan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kita akan berupaya keras agar kejadian keracunan, walau hanya satu atau dua kasus, tidak terulang lagi," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di kantornya. ***