KONTEKS.CO.ID - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengaku dirinya pernah ditegur oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka karena menutup perusahaan mafia beras. Imbasnya, muncul nama Billy Beras yang dikaitkan dengan perusahaan mafia beras yang telah ditutup .
Pengakuan Mentan Amran Sulaiman itu membuat publik berspekulasi siapa mafia beras yang dimaksud. Nama Billy Haryanto atau Billy Beras tiba-tiba muncul dalam percakapan di sejumlah media sosial.
Siapa sebenarnya Billy Beras?
Nama lengkapnya adalah Billy Haryanto, pengusaha beras ternama asal Sragen. Billy Beras pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta sekaligus bos beras pasar Induk Cipinang.
Baca Juga: Mentan Amran Ngaku Dimarahi Wapres karena Tutup Perusahaan Milik Mafia Beras
Nama Billy Beras mulai muncul tatkala Jokowi menjabat Gubernur Jakarta.
Pada 17 Januari 2013, Gubernur DKI Jakarta (saat itu) Jokowi memesan 50 ton beras untuk kebutuhan banjir Bundaran HI dan Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat.
Ternyata, Jokowi memesan beras sebanyak 50 ton langsung dari Solo. Beras itu milik Billy yang sudah mengenal Jokowi sejak masih menjabat Wali Kota Solo.
Nama Billy Beras kembali mencuat pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Saat itu, Billy Beras mengaku mendapat pesanan berton-ton beras dari tim pemenangan pasangan inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok - Djarot Saiful Hidayat.
Namun anggota tim pemenangan Ahok-Djarot, David Rahardja, membantah keras berita yang menyebut adanya pesanan dalam jumlah besar dari pihak mereka kepada pedagang beras tersebut.
"Itu sama sekali fitnah. Pedagang bernama Billy tersebut coba menggembosi Ahok dengan isu sembako dan kembangannya semacam serangan fajar dan seolah ada timbunan beras di Timses Ahok-Djarot," kata David, Selasa 18 April 2017.
Baca Juga: Buntut Kasus Dokter Cabul, Menkes Budi Gunadi Wajibkan Rekrutmen PPDS Pakai Tes Psikologi
Pada tahun 2021, Billy bersuara lantang soal kebijakan impor beras saat panen yang dilakukan pemerintah.
Ia menilai Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi tidak peduli dengan nasib petani lokal atas kebijakan tersebut.