Heboh Beras SPHP 5 Kg Isinya Cuma 4 Kg, Bulog Banjir Tuduhan Curang

KONTEKS.CO.ID - Video beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram (kg) yang diduga hanya berisi 4 kg viral di media sosial.

Warganet geram, menuding ada praktik curang dalam distribusi beras subsidi tersebut. Namun, Perum Bulog langsung membantah.

Wakil Direktur Bulog, Marga Taufiq, menegaskan beras SPHP yang ditemukan dalam video itu bukan berasal dari pihaknya. "Yang jelas itu bukan Bulog. Semua beras yang kami distribusikan sudah melewati quality control, baik dari segi mutu maupun takaran," ujar Marga di Kantor Perum Bulog, Kamis 27 Maret 2025.

Baca Juga: Perang Dagang Trump Mengguncang Inggris, Investor Mulai Khawatir

Ia memastikan bahwa beras SPHP yang telah dilepas ke pasaran telah memenuhi standar kelayakan konsumen. Jika ada kecurangan, menurutnya, itu terjadi setelah beras sampai di pasar.

"Setelah sampai di pasar, ada oknum yang memanfaatkan kemasan beras SPHP. Jadi, bukan beras Bulog," katanya.

Modus Kecurangan: Kemasan Bekas Diisi Ulang

Marga menduga ada pihak yang menyalahgunakan kemasan beras SPHP untuk kepentingan pribadi. Modusnya, kantong beras bekas diisi ulang dengan beras yang lebih sedikit, lalu dijual kembali.

Baca Juga: Harga Tiket Konser My First Story Jakarta, Paling Murah Rp1 Juta

"Misalnya, kantong beras sudah kosong, lalu diisi ulang oleh oknum. Bisa saja terjadi seperti itu," ujarnya.

Kecurangan ini mirip dengan kasus minyak goreng bersubsidi, MinyaKita, yang juga pernah ditemukan mengalami pengurangan takaran oleh pihak tak bertanggung jawab.

Satgas Pangan Diminta Bertindak

Bulog meminta Satgas Pangan segera turun tangan. Menurut Marga, Bulog hanya bertugas menyediakan beras, sementara pengawasan di pasar menjadi tanggung jawab Satgas Pangan. "Itu serahkan ke Satgas Pangan. Kalau ada temuan di lapangan, mereka yang harus menindak," tegasnya.

Baca Juga: Tips Sehat Menikmati Hidangan Lebaran Tanpa Khawatir Kesehatan

Kecurangan terhadap produk subsidi seperti beras SPHP dan MinyaKita bukan pertama kali terjadi. Publik pun semakin waspada terhadap potensi penyelewengan bahan pangan bersubsidi. ***