KONTEKS.CO.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, berencana bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut akan melaporkan berbagai regulasi yang dianggap menghambat investasi dan mengganggu ekspansi bisnis di Indonesia.
Aturan yang Menghambat Investasi
Rencana pertemuan ini muncul setelah Luhut berdiskusi dengan perwakilan berbagai kamar dagang internasional, seperti AmCham (Amerika), BritCham (Inggris), dan KoCham (Korea), serta KADIN.
Baca Juga: Timnas Argentina Catat Piala Dunia Ke-19, tapi Bukan yang Terbanyak, Pernah Empat Kali Tidak Lolos
Dalam diskusi tersebut, para pelaku usaha menyampaikan keresahan mereka mengenai regulasi yang sering berubah dan dianggap menghambat kepastian berusaha.
"Saya bisa merasakan keresahan mereka. Banyak regulasi yang membawa ketidakpastian, menghambat investasi, dan mengganggu rencana ekspansi bisnis," kata Luhut melalui akun Instagram resminya, Selasa 25 Maret 2025.
Menurut Luhut, aturan yang tidak sinkron antar-kementerian juga menjadi tantangan bagi investor, baik yang baru ingin masuk ke Indonesia maupun yang telah lama berinvestasi.
Baca Juga: Medsos Geger, Mertua Pratama Arhan Tuding Mees Hilgers Cuma Pura-Pura Cedera
Para pelaku usaha berharap ada penyederhanaan regulasi dan harmonisasi kebijakan antar-lembaga pemerintah.
Koordinasi dan Langkah Deregulasi
Untuk mengatasi masalah ini, Luhut akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian guna mengidentifikasi aturan-aturan yang dianggap menghambat investasi.
Ia juga akan membawa laporan ini langsung kepada Presiden Prabowo sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis.
Baca Juga: Jangan Bandel, Kakorlantas 'Larang' Pemudik Gunakan Sepeda Motor: Ini Alasannya
"Deregulasi adalah kunci. Jika aturan terlalu berbelit, transformasi ekonomi akan berjalan lambat. Oleh karena itu, reformasi struktural menjadi prioritas utama kami," tegasnya.
Indonesia Harus Lebih Kompetitif
Luhut menegaskan bahwa menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan dunia usaha.