KONTEKS.CO.ID - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyampaikan tentang pentingnya e-katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk ekspor-impor minyak.
Ahok menyampaikan ini setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023.
“Saya dari dulu ngotot bikin LKPP. Semua ada supply hair stock, tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog sehingga tinggal beli,” kata Ahok di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca Juga: Diperiksa Kejagung, Ahok Justru Ditunjukkan Banyak Data Korupsi Pertamina
Ditegaskan Ahok, bila Pertamina sejak lama mau mengikuti apa yang disampaikannya, negara tentu bisa punya stok minyak hingga enam bulan, bahkan satu tahun.
Bila stok minyak bisa sampai satu tahun, Ahok yakin ketahanan energi negara bisa selalu terjaga.
“Stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin enam bulan sampai setahun,” ujar dia.
Tanpa stok minyak yang cukup, maka negara akan selalu kesulitan bila perusahaan pemenang tender tak bersedia mengirim minyak bila harganya sedang turun.
“Harga minyak lagi rugi, dia (perusahaan pemenang tender) enggak mau kirim. Kelabakan kita, padahal pemenang tender,” ujar mantan gubernur Jakarta itu.
Karena itu, Ahok ingin pemerintah dan perusahaan membangun tangki-tangki untuk menampung cadangan minyak milik negara. Ini tentu akan berguna bila negara membutuhkan stok minyak.
Bila stok yang cukup, perusahaan penyedianya boleh mengekspor kembali minyak tanpa dikenakan pajak.
Baca Juga: Waduh, Sri Mulyani Ngaku APBN 2025 per Akhir Februari Sudah Tekor Rp31,2 T: Indonesia Masih Aman?