"Mengapa tidak ada direksi atau EVP yang mendampingi? Apalagi, perjalanan dilakukan saat liburan sekolah bersama anak istri," katanya.
Dengan tegas, Yudhistira juga menyoroti dugaan pembiayaan keluarga dalam perjalanan itu.
"Jika benar dibiayai oleh PLN, ini adalah penyalahgunaan wewenang yang masuk kategori korupsi. Dalam laporan ke KPK nanti, kami akan rinci semua temuan terkait dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan," katanya.
Menurut Yudhistira, pertemuan mendadak Darmawan Prasodjo dengan jajaran Energy Exemplar, perusahaan konsultan perangkat lunak asal Australia seharusnya bisa ditangani oleh pejabat di bawah level direktur utama. Karena Darmawan Prasodjo harusnya tetap berada di dalam negeri untuk Siaga Nataru 2025.
"Perusahaan seperti itu biasanya datang ke Indonesia untuk presentasi. Tidak perlu Dirut jauh-jauh ke Australia membawa keluarganya. Ini sangat tidak wajar dan menunjukkan lemahnya prioritas," katanya.
PT PLN (Persero) Membantah Plesiran
Dalam keterangan resmi, PLN menyatakan bahwa kunjungan Darmawan ke Australia adalah bagian dari agenda transisi energi, sesuai kebijakan pemerintah.
Dalam kunjungannya, Darmawan bertemu dengan pihak Energy Exemplar untuk membahas solusi terkait tantangan transisi energi di Indonesia.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan Comparative Study dan Workshop pada awal tahun 2025.
Artikel Terkait
Dirut PLN Darmawan Prasodjo Diduga Plesiran Sekeluarga ke Australia, Saat Siaga Nataru dan Pakai Perjalanan Dinas Fiktif
Usai Pimpin Apel Siaga Kelistrikan Nataru, Dirut PLN Darmawan Prasodjo Langsung Plesiran ke Australia
PT Jasa Marga Catat 490 Ribu Kendaraan Bergerak Tinggalkan Jabotabek Jelang Libur Natal-Tahun Baru Melalui 4 Gerbang Tol
Fadli Zon Sebut Lukisan Telanjang Tak Pantas, Yos Suprapto: Otak Orangnya Mesum
Yos Suprapto: Fadli Zon Tak Paham Bahasa Seni, Tak Perlu Jadi Menteri Kebudayaan