"Penahanan yang dilakukan kepada para tersangka itu hanya sanksi normatif, bukan sanksi etik hukum dari Internal Polri” ucapnya.
“Harus segera ada sanksi etik hukum yang diberikan dan tentunya peristiwa ini menjadi catatan kalau Kapolda tidak mampu mengedukasi anak buahnya sebagai pengayom dalam mengejawantahkan PRESISI -nya Kapolri," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu,” tambahnya.
Selain itu, Junimart juga menilai selama ini kinerja dari Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak hanya berorientasi kepada pencitraan di media massa saja. Padahal banyak masalah di internalnya yang harus dibenahi, seperti kekosongan pejabat utama di Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) yang sudah cukup lama.
"Pengamatan saya Kapoldanya lebih ke pencitraan dalam pemberitaan media saja, de facto judi dan narkoba masih marak, belum lagi proses penegakan hukum lainnya beberapa yang saya amati dalam posisi stagnan. Kapolri harus turun ke Sumut, tidak cukup menunggu laporan atau membaca berita saja," pungkasnya. ***
