KONTEKS.CO.ID - Sebanyak 19 hakim terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada triwulan ketiga atau dari Januari hingga September 2022. Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan ke MA agar 19 hakim tersebut dijatuhi sanksi.
Penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh anggota Komisi Yudisial terhadap berbagai pihak, termasuk pelapor dan saksi.
"14 orang hakim yang terbukti melanggar KEPPH diusulkan dijatuhi sanksi ringan," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial M. Taufiq H.Z. saat konferensi pers, Kamis 3 November 2022.
Sementara dua orang hakim dijatuhi sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun. Kemudian sanksi berat terhadap tiga orang hakim, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan.
Dari jumlah yang melanggar KEPPH, Taufiq merinci sebanyak 14 orang dikategorikan tidak profesional, tiga orang tidak menjaga martabat hakim, satu orang tidak berperilaku adil, dan satu orang berselingkuh.
Ia mengatakan KY mengirimkan tiga usulan sanksi ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA), tujuh usulan sanksi belum ada jawaban oleh MA, dan satu usulan sanksi akan diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Sementara, delapan usulan sanksi lainnya dalam tahap minutasi di KY.
Ia mengatakan pihaknya telah memanggil 328 orang terdiri atas pelapor, saksi, ahli, dan terlapor untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data atau bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).
