KONTEKS.CO.ID - Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing menyodorkan dua solusi pengelolan harga BBM.
"Menuruat hemat saya, setidaknya ada dua solusi dan lebih permanen terhadap pengelolaan harga BBM di tanah air yang selama ini belum dilakukan secara sungguh-sungguh. Apa itu?" tanya Emrus dikutip dari rilisnya, Minggu (4/9).
Pertama, Emrus mengusulkan, penghapusan semua subsidi BBM. Harga disesuaikan mekanisme pasar. Namun melalui peraturan, misalnya lewat UU atau Perppu agar lebih cepat, setiap tahun Pertamina diwajibkan sejumlah persen (%) tertentu dari APBN sebagai penambah RAPBN. Pertamina berkontribusi 20% hingga angka persen yang rasional dapat dipenuhi.
Nantinya, kontribusi dana sebagai kewajiban Pertamina itu digunakan membangun sarana dan prasarana aspek kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih, membuka lahan pertanian yang produktif, pendampingan usaha UMKM, listrik masuk desa di desa-desa dan di kantong-kantong kemiskinanan di kota-kota untuk kebutuhan rakyat kelas ekonomi bawah di seluruh tanah air sebagai bentuk kerja keras (berkeringat) dari pemerintah.
Ambil saja contoh bidang kesehatan, kata Emrus, menyedikan minimal satu helikoter ambulan di setiap Pemda Tingkat II, untuk menjemput warga yang perlu pertolongan darurat karena sakit. Dengan demikian, warga yang tinggal di tepi pantai, di lereng dan di pegunungan bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan cepat seperti saudara dan saudarinya yang tinggal di perkotaan.
"Upaya ini jauh lebih bermanfaat dan tepat sasaran daripada menurun-naikkan subsidi BBM sebagai tindakan tidak mau berkeringat yang terus berulang dari pemerintahan dulu hingga pemerintahan sekarang, bisa saja ini menjadi "turun-menurun" ke pemerintahan selanjutnya," kata Emrus.
Maka untuk menjaga harga BBM sesuai mekanisme pasar, pemerintah sebagai representasi negara melalui aparat hukum menegakkan aturan dan mengawasi secara ketat jika ada aktor yang "bermain-main" menjual BBM di atas harga mekanisme pasar di suatu wilayah geografis tertentu di tanah air.
