Noel Ebenezer Ngaku Siap Hadapi Persidangan, KPK Sebut Nilai Pemerasan Capai Rp201 Miliar  

KONTEKS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nilai dugaan pemerasan yang libatkan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel mencapai Rp201 miliar.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo terkait besaran nilai pemerasan yang berujung operasi senyap atau OTT komisi antirasuah.

"Dalam penyidikan perkara ini, dari identifikasi oleh penyidik melalui rekening para tersangka, dugaan tindak pemerasan yang dilakukan mencapai Rp201 miliar untuk periode 2020-2025," kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis 18 Desember 2025.

Baca Juga: Caplok Bulat-Bulat FC Barcelona, Pangeran MBS Sodorkan Uang Kontan Rp196 Triliun

Menurut Budi, jumlah tersebut belum termasuk tunai atau barang seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umrah, dan lainnya.

KPK menyebut, telah resmi menyelesaikan penyidikan terhadap Noel dan 10 tersangka lainnya.

Selanjutnya, Jaksa KPK punya waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan surat dakwaan mereka.

"Selanjutnya JPU memiliki waktu paling lama 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan untuk kemudian berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna proses persidangan," jelas Budi.

Sementara itu, Noel mengaku dirinya siap menghadapi persidangan kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat K3 tersebut.

Baca Juga: Komdigi Terapkan Registrasi Kartu SIM Pakai Verifikasi Wajah Mulai 1 Januari, Bagaimana Pelanggan Lama?

"P21 (pelimpahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum) hari ini. Ya harus siap, masa nggak siap. Petarung di mana pun harus siap," sebut Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 18 Desember 2025.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Noel Ebenezer dan 10 orang lainnya jadi tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, pada Jumat 22 Agustus 2025.

Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Noel diduga mengetahui praktik pengurusan sertifikasi K3 yang ada unsur pemerasan.

Namun, kata dia, Noel sebagai Wakil Menteri justru membiarkan praktik itu.