Purbaya Ngamuk! Bea Cukai Diujung Tanduk: Reformasi atau Dirumahkan Tanpa Gaji

KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini mengeluarkan ultimatum keras untuk jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menegaskan bahwa reformasi di institusi ini tidak bisa lagi ditunda.

Purbaya menekankan bahwa seluruh pegawai harus menunjukkan perubahan nyata.

“Saya bilang ke mereka, anda nggak bisa perbaikin, dalam waktu setahun dari kemarin ada kemungkinan besar Bea Cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Jadi mungkin dirumahin saja sampai pensiun, nggak dibayar (gaji),” ujarnya yang dilansir Selasa, 9 Desember 2025.

Baca Juga: Travel Lebih Gampang! SIM Indonesia Diterima di Luar Negeri, Ini Negara dan Aturannya

Ancaman keras ini muncul karena masih adanya praktik penyimpangan di DJBC, mulai dari manipulasi HS Code hingga potensi penyelundupan.

Menurut Purbaya, langkah tegas ini dibutuhkan agar perubahan benar-benar terjadi.

“Tapi dengan semangat seperti itu, saya pikir orang kita cukup pintar kalau digebuk (diultimatum) sedikit. Gebuk banyak juga, apalagi kalau digebuk banyak,” tambah Purbaya, menegaskan urgensi reformasi.

Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming Bulu Tangkis Indonesia SEA Games 2025, Semangat Juara!

Empat Langkah Reformasi Bea Cukai

Purbaya optimistis bahwa reformasi yang didorong pemerintah akan menekan praktik ilegal. Beberapa langkah yang tengah dijalankan antara lain:

1. Pembenahan Sistem IT – Teknologi informasi diperkuat untuk meminimalkan celah penyimpangan.
2. Pengawasan Lebih Ketat – Pengawasan di seluruh jalur ekspor dan impor ditingkatkan.
3. Sentralisasi Proses Scanning – Hasil pemindaian kontainer kini dikirim langsung ke pusat untuk akurasi data.
4. Peningkatan Integritas Pegawai – Pegawai diminta berkomitmen penuh terhadap transparansi dan prosedur yang benar.

Baca Juga: Ultimatum Keras Purbaya ke Bea Cukai: 4 Modus Ekspor Terbongkar, 16.000 Pegawai Terancam Dirumahkan

Data menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat menjadi kunci agar praktik penyelundupan dan rekayasa HS Code bisa ditekan.

Purbaya menegaskan, semua langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menegakkan tata kelola ekspor-impor yang bersih dan profesional.