Terlebih, Pemerintah Kota Bekasi saat ini sedang gencar melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran di berbagai standar pelayanan publik.
Publik kini menuntut DPRD Kota Bekasi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek kemitraan media, memastikan pertanggungjawaban pihak ketiga, serta menetapkan indikator kinerja (KPI) yang jelas, terukur, dan berbasis dampak.
Temuan ini tentu menjadi alarm keras bagi pengawasan anggaran DPRD, agar setiap rupiah yang berasal dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi warga, bukan sekadar menjadi proyek seremonial yang menumpuk kegagalan digital.***
Artikel Terkait
Pemkot Bekasi Larang Warung Pajang Makanan Saat Ramadhan, Ada Sanksi Tegas
Pemkot Bekasi Larang ASN Mudik Lebaran 2023 Pakai Mobil Dinas
Pemkot Bekasi Klaim Perbaiki 883 Jalan Rusak, Tambal Sulam Hingga Pengecoran
Pemkot Bekasi Antisipasi Unjuk Rasa Ricuh dengan Dialog dan Koordinasi
Pemkot Bekasi Naikkan Honor RT dan RW 2025, Naik Rp250 Ribu hingga Rp500 Ribu per Bulan