‘Bersihkan Indonesia’ Ungkap Dominasi Parpol dan Militer di Kursi Komisaris BUMN

KONTEKS.CO.ID - Gerakan 'Bersihkan Indonesia' kembali merilis temuan krusial yang memperkuat indikasi politik-ekonomi komando di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Laporan lanjutan ini menyoroti bagaimana dominasi politik dan militer kini merasuk ke dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu melalui penguasaan jabatan komisaris di sektor-sektor paling strategis seperti energi dan pangan.

Baca Juga: MRT Jakarta Kembali Normal! Semua Rute Aman, Perjalanan Kini Lancar

Menurut ‘Bersihkan Indonesia’ fenomena ini tidak hanya mencerminkan balas jasa politik, tetapi juga strategi memusatkan kendali atas sumber daya dan informasi, menggeser fungsi pengawasan profesional menjadi mesin birokrasi kekuasaan.

Gerindra Mendominasi

Analisis terhadap komposisi komisaris ‘politik’ BUMN menunjukkan adanya konsentrasi kekuatan yang sangat mencolok.

Dari total 165.552 jabatan komisaris, Partai Gerindra partai pimpinan Presiden Prabowo menguasai porsi tertinggi dengan angka fantastis, yaitu 48,60 persen.

Dominasi ini diperkuat dengan fakta bahwa secara kolektif, Kader Partai (109 dari 165) dan Relawan Politik (56 dari 165) menguasai mayoritas posisi.

Baca Juga: Laporan ‘Bersihkan Indonesia’, Setahun Pemerintahan Terindikasi Otoritarianisme dan Supremasi Militer Menguat

Hal itu menandakan adanya penempatan yang sistematis dan bertujuan mengamankan kepentingan jangka panjang kekuasaan.

Energi dan Pangan dalam Kendali

Pola dominasi ini semakin mengkhawatirkan ketika diterapkan pada Sektor Energi dan Sektor Pangan, yang merupakan urat nadi ekonomi nasional.

Dalam sampel perusahaan di Sektor Energi, latar belakang politisi mendominasi hingga mencapai 40,50 persen, sementara porsi kelompok profesional hanya 13,80 persen.

Di Sektor Pangan, situasinya serupa, saat politisi memimpin dengan 36,40 persen, diikuti Birokrat dengan 30,30 persen.

Baca Juga: Intip Kecanggihan Huawei Mate X7, Ponsel Layar Lipat Terbaru dengan Teknologi Kekinian