Dalami Korupsi CSR BI-OJK, KPK Panggil Dua Tenaga Ahli Heri Gunawan

KONTEKS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis, 13 November 2025, menyampaikan, untuk mendalami kasus tersebut penyidik memanggil dua tenaga ahli dari anggota DPR RI, Heri Gunawan, untuk menjalani pemeriksaan.

Selain itu, lanjut Budi, Tim Penyidik KPK juga memanggil empat orang lainnya, terdiri seorang ibu rumah tangga inisial MBD, dua mahasiswa inisial SH dan SRV, serta seorang dokter inisial WRA.

Baca Juga: Korupsi CSR BI-OJK, KPK Sita 25 Aset Tersangka Satori Senilai Rp10 Miliar

Tim Penyidik KPK memanggil mereka untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) BI dan OJK. 

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan alias HG (Gerindra) dan Satori alias ST (NasDem) sebagai tersangka korupsi penyelewangan dana sosial PSBI dan PJK OJK tahun 2020-2023.

Baca Juga: KPK Kembali Garap Anggota DPR dari Nasdem Rajiv, Gali Perkenalannya dengan Tersangka Kasus Dana CSR BI-OJK

Diduga, mereka melakukan penyelewengan dana sosial CSR BI. Uang yang seharusnya untuk dana sosial justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kemudian, Satori diduga menerima yang Rp12,52 miliar. Rinciannya, Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial BI; Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

KPK menjerat keduanya dengan pasal terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga: Anggota DPR dari Nasdem Rajiv Digarap KPK dalam Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.