Tanah Jusuf Kalla Diduga Diserobot Lippo Group, Menteri ATR BPN Nusron Wahid Salahkan PN Makassar

"Nomor dua, di atas tanah itu ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla. Jadi, ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi? Jadi, kami mempertanyakan, itu saja," tuturnya.

Sebelumnya dikabarkan, JK menuding PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) merekayasa perkara sengketa tanah seluas 16,4 hektare tersebut. Mereka dianggap merampok hak kepemilikan yang sah.

"Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (tempat lokasi tanah) kan dulu masuk (kabupaten) Gowa ini. Sekarang (di wilayah Kota) Makassar," ungkap JK ketika meninjau langsung lokasi tanah sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu 5 November 2025.

Baca Juga: Pulihkan Fisik dan Mental, Timnas Indonesia U-17 Sudah Siapkan Strategi Melawan Brasil

Ketua Palang Merah Indonesia itu menjelaskan, tanah itu dipunyai Hadji Kalla dengan sah dan memiliki sertifikat resmi. Lahan itu sudah dikuasainya selama 30 tahun, tapi sekarang muncul masalah lain yang mengaku sebagai pemilik.

"(Ada) sertifikat, dibeli, tiba-tiba ada yang datang, merekayasa, segala macam. Sok-sokan, pendatang lagi, tiba-tiba merampok. Mereka omong kosong semua," ucapnya kesal.

Ia menyebut aksi GMTD sebagai penghinaan terhadap warga Bugis-Makassar yang menjaga kehormatan melalui perjuangan mempertahankan hak atas tanah.

JK menilai kasus ini bukan cuma soal kepemilikan, namun juga soal masalah harga diri masyarakat Makassar.

Baca Juga: Telkom Solution Raih Penghargaan Best Digital Solution for Enterprise Business dari CNBC Indonesia

"Ini kehormatan orang Makassar, kehormatan untuk orang Bugis-Makassar. Yang punya tanah selama 30 tahun tiba-tiba ada yang datang merampok. Kehormatan kita semua (warga Bugis-Makassar)," tegas Jusuf Kalla. ***