Draf RUU Keamanan Siber Rampung, TNI Dipastikan Tak Punya Wewenang Penyidikan

Namun, rancangan undang-undang ini sempat menuai kritik karena dianggap berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain seperti BSSN dan Polri, serta memunculkan kekhawatiran soal militerisasi ranah siber.

Dengan rampungnya pembahasan di tingkat pemerintah, publik kini menunggu bagaimana DPR akan merespons substansi RUU ini, terutama dalam hal pembagian peran antar lembaga dan perlindungan hak digital warga negara.***