Purbaya Ungkap Ada Jual Beli Jabatan di Bekasi dan Proyek Fiktif BUMN Sumsel

KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan soal temuan kasus jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat dan praktik proyek fiktif di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Menurut Purbaya, temuan tersebut merupakan tanda reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober 2025.

Baca Juga: 248 Ton Material Terpapar Radiasi Cesium-137 di Cikande, Pemerintah Pastikan Penanganan Aman dan Tuntas

"Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai," tegasnya.

Untuk itu, eks Kepala LPS itu meminta semua pemda berbenah dan memperbaiki tata kelola serta disiplin anggaran dalam waktu dekat.

Bendahara negara itu lantas mengutip hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74.

Baca Juga: Pakar Hukum: Kehadiran Prabowo dalam Penyerahan Uang Rp13,2 Triliun dari Pidana Korupsi Simbol Panglima Hukum Siap Lawan Invicible Hand

Menurutnya, sebagian besar pemerintah daerah masih masuk kategori rentan atau zona merah, dengan skor rata-rata provinsi sebesar 67 dan kabupaten 69.

"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," tuturnya.

Dia juga mendorong seluruh kepala daerah lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik.

Baca Juga: Desakan Pemecatan Atalia, Kusfiardi: Buntut Anggota DPR Tak Paham Amanat Konstitusi

Purbaya berpandangan, tata kelola yang bersih dan efisien akan memperkuat kepercayaan publik, mendorong arus investasi, serta membuat ekonomi daerah lebih tangguh.

"Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," pungkasnya.***