Haidar Alwi: Desakan Gatot Nurmatyo ke Prabowo Segera Reformasi Polri, Tekanan Politik

KONTEKS.CO.ID – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Haidar Alwi, menilai desakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo agar Presiden Prabowo Subianto segera mereformasi Polri merupakan tekanan politik.

 

"Tampak lebih menyerupai tekanan politik ketimbang dorongan moral untuk memperbaiki institusi kepolisian," katanya dalam keterangan pers, Sabtu, 18 Oktober 2025.

 

Haidar menilai demikian karena desakan mereformasi Polri tersebut menjadikan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa sebagai alasan atau dasar.

 

 

Sebab, kata dia, jika niat reformasi yang dimaksud benar-benar berangkat dari kepentingan bangsa, maka argumen Gatot dan para purnawirawan TNI lain yang mendukungnya akan berfokus pada substansi reformasi. 

 

"Bukan pada tuntutan personal seperti pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ujarnya.

 

Menurut Haidar, dalam konteks ini, publik justru berhak bertanya. Apakah yang sedang diusung adalah reformasi kelembagaan Polri, atau perebutan pengaruh antara dua institusi bersenjata yang sejak lama memiliki sejarah kompetisi terselubung?

 

 

"Kedua kasus yang dijadikan pijakan kritik, Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, memang pernah mengguncang kepercayaan publik," katanya. 

 

Namun, menjadikan dua kasus tersebut sebagai legitimasi untuk menuntut reformasi total Polri adalah bentuk penyederhanaan yang berlebihan dan menyesatkan. 

 

"Polri justru menunjukkan kemampuan adaptif dan kapasitas internalnya dalam menangani dua kasus itu secara terbuka dan proses hukum berjalan hingga ke meja hijau," ujarnya.

 

 

Haidar lebih lanjut menyampaikan, dalam sistem birokrasi manapun, yang penting bukan ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan bagaimana institusi menegakkan mekanisme koreksi atas penyimpangan yang terjadi. 

 

"Di titik inilah Polri terbukti tidak menutupi kesalahan, melainkan menindak tegas hingga ke jajaran tertinggi," katanya.***