Aksi Tolak MBG 1 Oktober 2025, Warga Demo Bawa Alat Dapur, Payung, Jas Hujan Hingga Bekal: Yuk Pukul Panci!

KONTEKS.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik keras.

Di Bandung, dapur MBG di Jalan Kinanti, RW 9, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong disegel warga karena menimbulkan bau tidak sedap dan kebisingan.

Adam Harun (56) menjelaskan, protes ini menegaskan penolakan warga terhadap program yang dianggap tidak transparan dan jauh dari kata bergizi.

Di Yogyakarta, aksi serupa digelar Jumat, 26 September 2025 pukul 16.00 WIB di Bundaran UGM.

Koalisi Warga Tolak MBG menyerukan “pukul panci!” sebagai simbol perlawanan terhadap potensi keracunan massal akibat MBG.

Sejumlah kalangan menilai program tersebut penuh ketidakjelasan, berpotensi sarat penyalahgunaan anggaran, dan tidak menjawab kebutuhan mendasar rakyat.

Baca Juga: Protes Warga Tolak MBG, Dokter Tan Shot Yen Kritik Penggunaan UPF: Harus Utamakan Pangan Lokal Anak

1 Oktober 2025, Gerakan Tolak MBG

Di Jakarta, Koalisi Warga Tolak MBG menggelar aksi bersama pada Rabu, 1 Oktober 2025 di depan Istana Negara, mulai pukul 09.30 hingga 12.00 WIB.

Gerakan Tolak MBG mengimbau peserta aksi membawa sejumlah atribut unik yang penuh makna:

1. Panci & alat dapur: Simbol “dapur rakyat” yang sesungguhnya sering kosong, meski pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis.
2. Payung atau jas hujan: Perlambang perlindungan diri, baik dari cuaca maupun dari potensi intimidasi.
3. Bekal makanan bergizi: Pengingat bahwa rakyat mampu menyiapkan makanan sehat sendiri, tanpa harus tergantung pada proyek pemerintah yang dianggap rawan korupsi dan salah sasaran.

Baca Juga: Dejan Ferdinansyah Comeback Dramatis bareng Bernadine di Al Ain Masters 2025, Indonesia Tembus Babak Lanjut

Simbol Kemandirian: Panci, Payung, dan Bekal

Koordinator aksi Tolak MBG menambahkan, "Apa gunanya makan bergizi gratis kalau beras, telur, dan sayur mayur terus naik? Yang terjadi justru rakyat makin sulit."

Koalisi Tolak MBG menekankan, jika pemerintah benar peduli pada gizi rakyat, kebijakan seharusnya diarahkan untuk: