Sejarawan Batara Hutagalung Tuduh Kemenlu RI Jadi Penghambat Utama Pengungkapan Sejarah Kejahatan Perang

KONTEKS.CO.ID - Peneliti sejarah Batara R Hutagalung melontarkan tuduhan serius terhadap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).

Menurutnya, lembaga tersebut justru menjadi penghambat terbesar dalam upaya mengungkap kebenaran sejarah dan menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang dilakukan oleh negara-negara asing di masa lalu, khususnya Belanda dan Inggris.

"Penghambat terbesarnya, justru saya buka blak-blakan, Kementerian Luar Negeri Indonesia," tegas Batara dalam siniar yang tayang di kanal YouTube Keadilan TV pada Selasa, 30 September 2025.

Ia menuding bahwa Kemenlu, bahkan hingga di level menteri, ada yang "bekerja untuk asing".

Baca Juga: Peringatan 20 Tahun Bom Bali 2005, Australia Janji Bangun Monumen Permanen

"Kalau saya bilang yang bekerja untuk asing sudah sampai tingkat menteri. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda," tambahnya, menantang untuk berdebat.

Upaya yang Dihalangi dari Dalam

Batara menceritakan pengalamannya saat ia bersama para veteran Angkatan '45 berupaya menuntut pemerintah Inggris dan Belanda atas kejahatan perang yang terjadi pada periode 1945-1949.

Berbekal dokumen-dokumen rahasia yang sudah dideklasifikasi dari arsip negara-negara tersebut, ia memiliki bukti kuat bahwa agresi militer yang terjadi adalah kejahatan perang yang tidak mengenal daluwarsa menurut Konvensi PBB.

Baca Juga: Gempa M 6,5 Guncang Sumenep, Sejumlah Rumah Rusak

Namun, saat upaya ini berjalan, ia justru mendapat halangan dari internal pemerintah Indonesia sendiri.

Ia mencontohkan bagaimana mantan Menlu Hasan Wirajuda tidak pernah mau hadir dalam diskusi-diskusi yang ia selenggarakan untuk membahas masalah ini.

"Supaya seluruh rakyat Indonesia tahu ya, yang menghambat untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu di Indonesia, bukan di Belanda, bukan di Inggris, (tapi) di sini," ujarnya dengan nada geram.

Baca Juga: Pejabat GoTo Gojek Tokopedia Kena Periksa Kejagung Terkait Korupsi Laptop Chromebook

Ia sangat menyayangkan sikap Kemenlu yang dinilainya lebih memilih menjaga "hubungan baik" dengan negara-negara mantan penjajah ketimbang memperjuangkan keadilan dan kehormatan bagi para korban serta veteran perang kemerdekaan Indonesia.