Pemerintahan Prabowo Enggan Jadi Juru Runding Dualisme PPP

KONTEKS.CO.ID – Pemerintah Prabowo Subianto menyatakan tidak akan ikut campur soal dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Pemerintah tidak akan mengintervensi," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dalam keterangan tertulis dikutip pada Selasa, 30 September 2025.

Pemerintah juga enggan menjadi juru runding atau fasilitator untuk menyelesaikan sengkarut kepemimpinan partai Ka'bah.

Baca Juga: Mardiono Jadi Ketum PPP Aklamasi, Rommy Sebut Muktamar dari Kamar

"Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal," ujarnya.

Yusril menjelaskan, pelibatan pemerintah dalam konflik internal partai bisa diartikan sebagai campur tangan atau intervensi.

"Hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah," katanya.

Baca Juga: PPP Terbelah Dua: Siapa Ketua Sah? Menhukham Angkat Suara

Sebelumnya, Muktamar X PPP melahirkan dua klaim sebagai ketua umum (ketum), yakni Mardiono dan Agus Suparmanto.

Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 27 September 2025, berlangsung ricuh.

Pemilihan ketum yang seharusnya berlangsung pada Minggu, dipercepat pada Sabtu dengan alasan situasi tidak kondusif.***