Usman Hamid Sebut Indonesia Bukan Lagi Negara Demokrasi, Berawal di Era Jokowi

KONTEKS.CO.ID – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, The Democracy Indices by V-Dem menyampaikan ada 4 kategori demokrasi.

"Ia menyusun data longitudinal dari tahun ke tahun selama 100 tahun lebih," katanya dalam seminar bertajuk "Menelaah RKUHAP: Risiko Kriminalisasi Prosedural, Evaluasi, dan Harapan Penangan Tindak Pidana" dikutip pada Senin, 29 September 2025.

Usman mengungkapkan, dia melakukan penilaian terhadap kondisi sebuah negara. "Ada 4 kategori demokrasi: demokrasi penuh, demokrasi elektoral, otokrasi elektoral, dan otokrasi penuh," katanya.

Baca Juga: SETARA: Reformasi Polri Buat Tunduk pada Hukum, HAM, dan Demokrasi

Ia mengungkapkan, Indonesia bertahun-tahun berada di kategori yang kedua, yaitu demokrasi elektoral.

"Belum demokrasi penuh karena belum ada keadilan sosial, belum ada partisipasi yang maksimal. Tapi Indonesia adalah negara demokrasi," katanya.

Pada awal 2025, lanjut Usman, untuk pertama kalinya Indonesia jatuh ke kategori otokrasi elektoral. Artinya, Indonesia bukan lagi negara demokrasi.

Baca Juga: Gus Ulil: Demokrasi di Indonesia Sudah Kebablasan, Politik Uang dan Selebriti Rusak Parlemen

"Indonesia adalah negara otokrasi. Otokrasi itu artinya otoriter, toritarianism," tandasnya.

Ia menyebutkan, begitu pula dengan indeks negara hukum dalam World Justice Project yang kerap dirujuk para ilmuwan.

"Indeks negara hukum Indonesia dalam 10-20 tahun terakhir di bawah karakter global," katanya.

Baca Juga: Patroli Siber TNI Dikecam: Langgar Mandat, Picu Represi Digital, dan Ancam Demokrasi Sipil di Ruang Maya

"Tidak ada keadilan dan para sarjana yang biasanya menulis tentang Indonesia dari dalam dan luar negeri, baru 2 bulan lalu menerbitkan satu buku yang menyoroti satu dekade kepresidenan Jokowi," ujarnya.

Kesimpulan mereka, kata Usman, dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami kebangkitan otoritarianisme.