Marak Kasus Keracunan Massal, SPPG Bermasalah Ditutup Sementara untuk Keperluan Investigasi

KONTEKS.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah akan ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. 

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya kasus siswa keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi,” ungkap Zulhas usai Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Minggu, 2 September 2025.

Baca Juga: Janji-Janji BGN Setelah Kasus Keracunan MBG Marak Terjadi, Terbaru Ada Dua Nomor Telepon Aduan Dibuka

Namun, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu enggan membeberkan jumlah SPPG yang akan ditutup sementara. 

Nantinya kata dia, evaluasi khususnya akan difokuskan pada kedisiplinan dan kualitas juru masak di seluruh SPPG yang tersedia.

“Diwajibkan untuk sterilisasi alat makan, dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya air dan alur limbah itu,” tegasnya seraya menambahkan bahwa seluruh SPPG juga wajib mengantongi sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

SLHS merupakan sertifikat resmi dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa sebuah dapur atau tempat pengolahan makanan sudah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. 

Tanpa mengantongi SLHS, kualitas makanan yang disajikan tentu diragukan kehigienisan, kebersihan dan kelayakannya sehingga berisiko tinggi terhadap gangguan kesehatan atau keracunan.

Sebelumnya, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 24 September 2025 menyebutkan bahwa sebanyak 8.549 SPPG belum mengantongi SLHS. Ini berdasarkan data per 22 September 2025.

Kepala KSP, Muhammad Qodari menyampaikan, SLHS diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca Juga: Langsung Panggil Kepala BGN Sepulang dari Luar Negeri, Prabowo: Ini Masalah Besar!

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” ujarnya.

Menurutnya, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam program MBG.

Menurutnya, insiden siswa keracunan di sejumlah sekolah setelah mengonsumsi makanan dari MBG menjadi peringatan serius agar pengelolaan program ini lebih disiplin dan berbasis standar.***