Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina, Mardiansyah Semar Ungkap Strategi di Balik Perubahan Rampai Nusantara dari Relawan Jadi Ormas

KONTEKS.CO.ID - Di tengah dinamika politik pasca-pemilu, salah satu organ relawan pendukung Joko Widodo, Rampai Nusantara, diam-diam telah bertransformasi menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) berskala nasional.

Di bawah kepemimpinan Mardiansyah Semar, Rampai Nusantara kini telah memiliki struktur kepengurusan di 38 provinsi dan 315 kabupaten/kota, dengan Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembinanya.

Semar menjelaskan, transformasi ini merupakan langkah strategis untuk mengkonsolidasikan kekuatan sipil pendukung Jokowi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, tidak lagi hanya bergerak saat momentum pemilu.

Baca Juga: Selain Perkuat Diplomasi, Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri Catat Investasi Rp380 Triliun

"Rampai Nusantara itu dibangun secara struktural. Gua keliling seluruh Indonesia sudah sekarang sudah terbentuk di 38 provinsi, 315 kabupaten kota," ungkapnya dalam sebuah video yang tayang di kanal Youtube Unpacking Indonesia pada Sabtu, 27 September 2025.

Berbeda dengan gerakan relawan yang bersifat musiman, status ormas yang telah terdaftar di Kemenkumham sejak empat tahun lalu memungkinkan Rampai Nusantara untuk bergerak secara permanen di tengah masyarakat.

Kehadiran Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina, yang diminta langsung oleh Semar setelah seluruh instrumen organisasi terbentuk, disebutnya sebagai sebuah kebanggaan dan penegas arah perjuangan organisasi.

Baca Juga: Jadwal Final Korea Open 2025: Jonatan Christie dan Fajar Fikri Bidik Gelar Juara di Suwon

Fokus Ganda: Sosial dan Politik

Kegiatan ormas ini tidak hanya berfokus pada politik.

Mereka aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti penanganan bencana banjir bandang di Bali, dan menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu melalui LBH Rampai Nusantara.

Namun, di sisi lain, konsolidasi masif ini juga memiliki tujuan politik yang jelas.

Menurut Semar, penguatan "kaki-kaki" organisasi di daerah bertujuan untuk memberikan pemahaman politik yang benar kepada masyarakat dan menjadi benteng perlawanan terhadap gerakan-gerakan yang dianggap tidak baik.

"Kekuatan-kekuatan sipil sekarang ini itu memang harus dirawat, harus dijaga untuk kepentingan bangsa dan negara ini," tegasnya.

Baca Juga: Tips Praktis Ketahui Tarif GrabCar Tanpa Instal Aplikasi, Pokoknya Wajib Tahu!