Anggaran Pertahanan Rp200 Triliun Dianggap Receh, Mardigu: Butuh Rp2.000 Triliun agar RI Jadi Macan Global!

KONTEKS.CO.ID - Di tengah upaya modernisasi alutsista, besaran anggaran pertahanan Indonesia sebesar Rp200 triliun dinilai masih 'receh' dan jauh dari cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama di kancah global.

Analisis tajam ini disampaikan oleh pengamat sosial, Mardigu Wowiek Prasantyo pada video dilansir dari kanal YouTube dr. Richard Lee, yang tayang Rabu, 17 September 2025.

Menurut Mardigu, penetapan anggaran pertahanan di angka Rp200 triliun yang telah berjalan di era Presiden SBY, Jokowi, hingga Prabowo, merupakan sebuah keputusan geopolitik.

Baca Juga: Selamat Ginting Sebut Erick Thohir Disingkirkan Paksa: Sinyal Prabowo Bersih-Bersih Loyalis Jokowi

Namun, jika tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di belahan bumi selatan (Global South), angka tersebut sama sekali tidak memadai.

“Kalau untuk membuat Indonesia menjadi negara selatan terkuat di dunia, Rp200 triliun cukup? Tidak,” tegas Mardigu.

Ia lantas memberikan sebuah angka ideal yang menurutnya pantas untuk menopang ambisi besar tersebut.

Baca Juga: Ray Rangkuti Desak Erick Thohir Mundur dari Ketum PSSI: Hindari Konflik Kepentingan Cabor

Menurut perhitungannya, Indonesia membutuhkan anggaran pertahanan setidaknya sepuluh kali lipat dari yang ada saat ini.

“Idealnya berapa? Ya, Rp2.000 triliun,” cetusnya.

Dengan anggaran sebesar itu, menurut Mardigu, Indonesia baru bisa benar-benar membangun postur pertahanan yang disegani, melakukan lompatan teknologi militer, serta memiliki daya tawar yang kuat dalam dinamika geopolitik internasional.

Baca Juga: Baleg Sampaikan Alasan Revisi UU Polri Masuk Usulan Prolegnas Prioritas Dibahas Tahun Ini

Angka Rp200 triliun, meskipun terdengar fantastis bagi masyarakat awam, dinilai hanya cukup untuk pemeliharaan rutin dan pembelian alutsista secara tambal sulam, bukan untuk sebuah pembangunan kekuatan pertahanan yang transformatif.

Pernyataannya ini menjadi sebuah sentilan keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali skala prioritas dan visi jangka panjang pertahanan nasional jika benar-benar ingin mewujudkan cita-cita sebagai 'macan' di tingkat global. ***