• Senin, 22 Desember 2025

Hotman Paris Bantah Chromebook Era Nadiem untuk Daerah 3T: Hanya Sekolah dengan Akses Internet yang Terima

Photo Author
- Selasa, 9 September 2025 | 22:19 WIB
Hotman Paris soal Chromebook era Nadiem untuk daerah 3T.  (Dok Kejagung)
Hotman Paris soal Chromebook era Nadiem untuk daerah 3T.  (Dok Kejagung)

 

KONTEKS.CO.ID – Kuasa hukum eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Hotman Paris, kembali buka suara terkait tuduhan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Hotman menegaskan, program Chromebook pada masa jabatan kliennya tidak pernah ditujukan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, sasaran distribusi adalah sekolah-sekolah di daerah non 3T yang sudah bisa mengakses internet.

“Pengadaan laptop itu tidak mencakup di sana, jadi memang ini hanya sebatas bagi yang ada akses internetnya. Tuduhan bahwa dikirimkan ke daerah 3T itu tidak benar,” jelas Hotman Paris dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat pekan lalu.

Baca Juga: Hati-Hati, Bisa Jadi Kamu Tone Deaf Tanpa Sadar! Kenali Tanda-Tandanya!

Hanya Untuk Sekolah dengan Akses Internet

Hotman menjelaskan, saat pandemi COVID-19 pemerintah butuh solusi cepat untuk mendukung pembelajaran daring. Maka dari itu, Chromebook diberikan kepada sekolah yang memiliki jaringan internet.

“Karena waktu itu keadaan COVID-19 sangat kesulitan semua untuk proses belajar,” tambah Hotman.

Ia juga menekankan, program tersebut berbeda dengan inisiatif khusus daerah 3T. Nadiem sendiri sebelumnya sudah pernah menegaskan bahwa daerah 3T justru mendapat program berbeda bernama Awan Penggerak.

Baca Juga: Airlangga Tenangkan Publik Soal Rupiah dan IHSG Usai Reshuffle: Masalah Sentimen Pasar

Hasil Audit BPKP: Tak Ada Mark-Up

Lebih jauh, Hotman menyebut BPKP sudah dua kali melakukan audit terkait pengadaan Chromebook. Hasilnya, tidak ditemukan adanya mark-up harga maupun kerugian negara yang signifikan.

“Disebutkan sudah pemanfaatan Chromebook tersebut sudah 95 persen, guru 86 persen, kepala sekolah 57 persen. Nah, BPKP melakukan audit di 22 provinsi yang semuanya mengatakan telah menerima,” tutur Hotman.

Menurutnya, hal ini memperkuat bahwa proyek tersebut berjalan sesuai aturan. Bahkan, pembayaran pengadaan dilakukan oleh vendor langsung ke Google sebagai pengembang Chromebook, bukan oleh pemerintah.

Baca Juga: Luhut Yakin Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Kejar Target Ekonomi RI Usai Gantikan Sri Mulyani

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rat Nugra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X