6 Poin Hasil Rapat DPR-Fraksi yang Bikin Heboh: Tunjangan Hilang, Fasilitas Dipangkas, dan Aturan Ketat untuk Anggota Nonaktif

Baca Juga: Kemarahan Kelas Menengah di Balik Demo Agustus 2025, LPEM FEB UI Bongkar Akar Masalahnya

“Ada pos-pos yang dievaluasi, dan kami akan lakukan pemangkasan agar sesuai dengan kebutuhan yang wajar,” jelas Dasco.

4. Penonaktifan hak keuangan anggota nonaktif

Anggota DPR yang berstatus nonaktif tidak akan menerima gaji maupun tunjangan.

“Anggota yang dinonaktifkan tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya selama status tersebut berlaku,” ujar Dasco.

Baca Juga: Preview Indonesia Vs Taiwan: Tanpa Romeny, Garuda Siap Coba Striker Baru

5. Koordinasi MKD dengan partai politik

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta berkoordinasi langsung dengan partai untuk memastikan proses penonaktifan berjalan sesuai mekanisme.

“Kami meminta MKD menindaklanjuti sesuai keputusan partai masing-masing,” tambahnya.

6. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik

Baca Juga: Bikin Penasaran! Inilah 5 Wisata Instagramable Magelang yang Lagi Viral dan Jadi Spot Favorit Traveler Hits Jaman Now

DPR berkomitmen membuka ruang lebih luas untuk publik dalam proses legislasi.

“Ke depan, transparansi akan diperkuat, partisipasi masyarakat akan lebih bermakna, bukan sekadar formalitas,” pungkas Dasco.

Komitmen DPR untuk Reformasi Internal

Dasco menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan upaya nyata merespons krisis kepercayaan.

Baca Juga: Mabes TNI: Tuduhan Jadi Provokator Demonstrasi Rusuh Melukai Hati Prajurit  

“Ditandatangani oleh Ibu Puan Maharani, saya, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal. Kami ingin tunjukkan bahwa DPR bisa berbenah,” ucapnya.

Sejumlah pimpinan fraksi menilai keputusan ini sebagai sinyal bahwa DPR mulai memangkas privilese internal demi mengembalikan citra di mata rakyat.

Enam poin hasil rapat ini menjadi tonggak baru dalam upaya reformasi DPR.